PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti rumah, bangunan, dan tanah. PBB biasanya dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota di banyak negara.
Proses dan tarif PBB rumah dapat bervariasi tergantung pada negara dan wilayahnya, tetapi umumnya tergantung pada beberapa faktor seperti nilai properti, luas tanah, dan jenis bangunan yang dimiliki.
Baca Juga: Syarat, Cara, dan Biaya Balik Nama Sertifikat Rumah
Di banyak negara, tarif PBB rumah biasanya ditetapkan sebagai persentase dari nilai properti atau sebagai tarif tetap per meter persegi tanah atau bangunan. Nilai properti ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak berwenang, yang dapat berdasarkan pada berbagai faktor seperti lokasi, ukuran properti, fasilitas, dan nilai pasar properti sekitarnya.
PBB penting untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya. Biasanya, pemilik properti menerima tagihan PBB secara berkala, dan pembayarannya harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas pajak setempat. Jika PBB tidak dibayar tepat waktu, pemilik properti dapat dikenai sanksi atau denda oleh pemerintah setempat.
Di Indonesia, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah rumah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah setiap kabupaten/kota. PBB dikenakan atas kepemilikan properti berupa tanah dan/atau bangunan.
Baca Juga: Sertifikat Rumah, Dokumen Penting Sebagai Bukti Kepemilikan
Mengenal Lebih Dekat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Rumah
Berikut adalah beberapa poin penting terkait PBB di Indonesia:
1. Objek Pajak
Objek PBB meliputi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang berada di wilayah hukum Indonesia.
2. Penetapan Nilai Objek Pajak
Nilai objek PBB ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat. Penilaian ini meliputi berbagai faktor seperti lokasi, luas tanah, luas bangunan, fasilitas, dan nilai pasar properti sekitarnya.
3. Tarif PBB
Tarif PBB di Indonesia ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setiap kabupaten/kota. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis properti, klasifikasi zona, dan nilai objek pajak. Tarif biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai objek pajak.
Baca Juga: Mengenal Perbedaan AJB dan SHM Sebelum Membeli Properti!
4. Jadwal Pembayaran
Pemerintah daerah menetapkan jadwal pembayaran PBB, yang biasanya dilakukan setiap tahun. Pembayaran PBB dapat dilakukan secara tunai atau melalui sistem pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
5. Sanksi
Jika PBB tidak dibayar tepat waktu, pemilik properti dapat dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa penambahan bunga keterlambatan atau pemblokiran sertifikat tanah.
PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
